Indonesia Belum Optimal
Manfaatkan Teknologi Informasi

Indonesia belum secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai keperluan dan kepentingan nasional.

"Sejalan dengan makin berkembangnya teknologi informasi, Indonesia belum secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu," kata Direktur Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas Freddy H. Tulung di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk menyediakan informasi maupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesadaran politik dan hukum seluruh komponen bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, katanya, berbagai upaya sebenarnya dipersiapkan dan dilaksanakan, khususnya dalam rangka mengembangkan informasi, komunikasi dan media massa termasuk peningkatan prasarana penyiaran, informatika, dan media massa serta peningkatan kualitas pelayanannya.

Berbagai sasaran dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional atau Propenas 2000-2004.

Sasaran tersebut dicapai melalui berbagai program kegiatan antara lain membentuk kebijakan teknologi informasi, memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan media secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi, mendukung perwujudan upaya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan pengembangan dan kemudahan bagi penyiaran televisi swasta dan penyiaran publik yang berkualitas.

Program-program lain juga dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kebebasan bagi media massa dalam melakukan kontrol sosial dan politik, membuka kesempatan yang luas bagi semua pihak untuk menumbuhkembangkan pusat-pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah secara transparan, membangun jaringan komunikasi dan informasi antar pusat, pusat dan daerah, dan antar daerah, serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

Program-program tersebut juga ditujukan untuk menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada informasi program pembangunan tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Sejalan dengan reformasi di berbagai bidang pembangunan, peran pemerintah yang semula dominan sebagai penyedia dan pengatur sistem komunikasi, informasi, dan media massa, telah berubah hanya menjadi fasilitator untuk terjadinya sistem komunikasi yang kondusif dan terwujudnya arus informasi yang bebas namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Freddy H. Tulung.
(www.gatra.com)